Makalah Perekonomian Indonesia

Makalah : Perekonomian Indonesia

PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL

Di

s

u

s

u

n

Kelompok VII

                                                    Nama :     1. Masrijal

2. Eman Fauzi

3. Rusli

4. Misrawati

Dosen Pembimbing : Hasrul Satriana, SE

SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA

(STIMI)

                             MEULABOH              

TAHUN 2011/2012

KATA PENGANTAR

Segala puj dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami untuk menyelesaikan makalah ini, Shalawat beriringan salam juga kami ikut sertakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Adapun tujuan penyusunan makalah ini yang berjudul “PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL” ini adalah  untuk melengkapi tugas mata kuliah “Perekonomian Indonesia”.

Terima kasih yang tiada hingganya kami hanturkan kepada dosen pengasuh yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan makalah ini, terima kasih pula kepada teman-teman yang telah  ikut membantu sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan sempurna.

Harapan kami semoga makalah yang sederhana inidapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kami dari kelompok VII mengharap opini ataupun saran yang membangun demi menyempurnakan makalah ini.

         Meulaboh,12 Januari 2011

Kelompok VII

DAFTAR ISI

Halaman Judul .…………………………………………….....................................................................................I

Kata Pengantar .…………………………………………………………………………………….........................................II

Daftar Isi …....………………………………………………………………………………………….......................................III

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………………………………………..……………1

BAB II ISI/PEMBAHASAN

A.      KONSEP DAN UNSUR-UNSUR PEMBAYARAN…………………………………………..………………….2

B.      KONSTELASI PERDAGANGAN DUNIA…………………………………………………………………………..2

C.      GATT 1994 DAN KESIAPAN INDONESIA……………………………………………………………………….3

D.      TRANSAKSI BERJALAN INDONESIA………………………………………………………………………………5

a.       Neraca Perdagangan.…….………………...........................................................................5

b.      Neraca Jasa…….…………………………………………….…………………........................................6

c.       Transaksi Berjalan ……………….……………….……………….………………….……………………….6

E.       NERACA MODAL DAN CADANGAN DEVISA……………………………….……………………………….7

a.       Lalu Lintas Modal………………………………………………………...............................................7

b.      Cadangan Devisa…………………………………………………………………………..………………….…7

F.       KEBIJAKSANAAN-KEBIJAKSANAAN……………………………………….……………………………………8

a.       Kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri……………………………….…….………………….….8

b.      Kebijaksanaan Investasi Asing dan Pinjaman Luar Negeri……....................................8

c.       Kebijaksanaan Nilai Tukar dan Devisa…………………………………………………………………..8

d.      Sasaran Repelita VI…………….………………………………....…………………………………………….9                             

BAB IV Penutup………………………………………………………………………………………….……………………………..10

Daftar Pustaka …………………………………………………………….………………………………………………………….…..11

PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN

INTERNASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

            Segala transaksi yang dilakukan oleh suatu Negara dalam hubungan ekonominya dengan Negara lain baik berupa barang, jasa, maupun dana dicatat secara sistematik dodalam suatu daftar atau catatan yang disebut neraca pembayaran internasional. kadang sebutannya disebut dengan neraca pembayaran (balance of payment) saja. Mengingat bentuknya berupa neraca, maka per defisit nilai total akhir dan hubungan ekonomi Internasional itu tentulah nihil atau sama dengan nol.

            Neraca yang semacam biasanya dinyatakan seimbang. Dalam konteks neraca pembayaran, ada beberapa macam, pengertian seimbang (balanced). Biasanya yang terjadi ialah ketidakseimbangan unsur yang satu diimbangi dedengan ketidakseimbangan lawannya dalam unsur yang lain. Walupun pada akhirnya secara total neraca pembayaran tadi akan seimbang, dinamika ketidakseimbangan antar unsur itulah justru lpenting untuk di telaah. Dinamika ketidakseimbangan itulah yang dijadikan dasar mengenali apakah dan dalam hal apa Negara yang bersangkutan memperoleh laba atau defisit dalam kegiatan ekonomi internasionalnya.

            Makalah ini menguraikan neraca perdagangan internasional dan neraca pembayaran nasional Indonesia dalam satuannya yang bulat dan utuh. Komponen atau unsur-unsur lebih spesifik didalam sebuah neraca pembayaran internasional. 

BAB II

A.     KONSEP DAN UNSUR-UNSUR NERACA PEMBAYARAN

Suata neraca pembayaran internasional terdiri atas beberapa unsur berupa neraca persial yang cakupannya lebih spesifik atau terbatas. Unsur-unsur yang dimaksud neraca perdagangan (trade balanced); transaksi berjalan (current account); neraca (capital account), serta tiga ayat yang bukan berupa neraca yaitu SDR, selisih perhitungan,  dan cadangan devisa.

Neraca perdagangan terdiri atas ekspor dan impor barang. Neraca perdagangan akan surplus apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. komponen kedua didalam neraca perdagangan adalah neraca jasa, berunsurkan penerimaan dari jasa dan pengeluaran atas jasa. Komponen ketiga ialah transaksi berjalan. Transaksi berjalan akan surplius apabila neraca perdagangan dan neraca jasa kedua- duanya positif, atau surplus perdagangan lebih besar daripada deficit neraca jasa. Sebaliknya ia akan defisiit jika baik neraca perdagangan maupun neraca jasa sama-sama negative, atau surplus neraca perdagangan lebih kecil daripada deficit neraca jasa.

Komponen berikutnya ialah neraca modal, menggambarkan lalu lintas modal masuk dan keluar suatu Negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Untuk neraca pembayaran internasional Indonesia, penjabaran strukturnya mengalami sedikit modifikasi khusus. Pada masing-masing unsure ekspor dan impor, komoditas dipilih menjadi ekspor impor migas dan non migas.

B.      KONSTELASI PERDAGANGAN DUNIA

Keadaan dan perkembangan perdagangan luar negri setiap Negara, serta neraca pembayaran internasionalnya, tak bisa lepas dari hal-hal yang sedang dan akan berlansung didalam pencatturan ekonomo global.

Konstelasi perdagangan dunia saling kait mengait dengan aspek-aspek lain perekonomian pada umumnya seperti investasi; produksi; keuangan atau moneter; serta nilai tukar atau kurs antar mata uang. Pada dasawarsa 1970-an, situasi perdagangan dunia bahkan situasi perekonomian dunia pada umunnya diawali dengan dua kejadian penting. Pertama ialah memutuskan hubungan nilai dollar AS dengan emas. Peristiwa kedua ialah krisis minyak yang terjadi ada tahun 1973 akibat embargo yang dilakukan oleh nnegara-negara Arab terhadap beberappa Negara barat industrian, menyusul protes merreka atas berpiihaknya kelompok yang terakhir ini pada Israel dalam perang Arab Israel ketika itu.

Perdagangan dunia sepanjang tahun 1980-an dimulai dengan resesi ekonomi dunia yang berlansung pada tahun-tahun awal dasawarsa tersebut. Kurun waktu ini diaawali oleh ketidakpastian situasi moneter Internasional, yang antara lain dipicu oleh terjadinya realisasi kurs mata uang. Bukan hanya perdagangan, bahkan kegiatan inestasi dan produksi juga lesu sepanjang dasawarsa. Kelesuan-kelesuan ini, pada gilirannya, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia selama decade 1980-an pada umumnya rendah. Indonesia pin terkena getahnya.

Situasi perekonomian dunia tamppak mulai pulih pada tahun 1991dan, kendati agak lambat, terus berlansung hingga paruh pertama dasawarsa 1990-an. Membaiknya perekonomian Negara-negara industri releven untuk dijadikan indicator membaiknya perekonomian dunia secara keseluruhan, sebab mereka (meskipun jumlah negaranya tidak bnanyak) merupakan pelaku-pelaku penting dalam pencaturan Global.

C.      GATT 1994 DAN KESIAPAN INDONESIA

Perrekonomian DUNia ddewasa ini semakin menyatu lewat berbagai kerja sama dibidang investasi dan produksi sertaa terutama perdagangan. Situasi yang kian kompetitif dan berunah sangat cepaat telah mendorong Negara-negara dunia untuk menjalin kerja sama baru yang saling menguntungkan, disamping memperkokoh kerjasama yang sudah ada. Kerjasama yang dimaksud adalah dibidang perdagangan.

Upaya perbaikan tata niaga dunia ditempuh melalui forum-forum perundinagan mengenai Persetujuan Umum tentang Perdagangan dan Tarif (General Agreement On Tariff and Trade, GATT). Forum yang berjalaan alot ini, dikenal dengan istilah umum “Putaran Uruguay”, berlansung berkali-kali dan berrpindah-pindah tempat. Perundinggan-perundingan GATT sendiri, dan sebagai keputusan yang dihasilkannya, sesungguhnya sudah ssejak lama ada.

Tidak semua perundingan GATT atau putaran Uruguay membuahkan keputussan yang memuaskan, kesepakkatan tentang ppenurunaan tariff, maksudnya tariff impor yang mengghambat, sempat dianggap sebagai prestasi besar. Sayangnya kesepakatan itu tidak diiringi dengan kesepakatan penurunan hambatan Nontarif seperti; Kuota impor dan Subsidi ekspor. Barulah pada tanggal 15 Desember 1993 dalam pertemuan di Geneva kesepakatan GATT dicapai. Selanjutnya pada tanggal 15 April 1994, dalam pertemuan tinggkat menteri di Marrakesh (Marokko), kesepakatan itu ditandatangani oleh 125 Negara. Final Act yag ditandatangani ini dikenal sebagai GATT 1994. Sejak itu resmi berdiri Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization.

Beberapa unsur penting komitmen Indonesia dalam GATT 1994 meliputi:

1.      Trafikasi hambatan-hambatan Nontarif disektor pertanian.

2.      Pengikatan 94,6% dari seluruh posisi tarif. Untuk komoditas prtanian, 300 macam tariff diikat pada tingkat >40%, 1014 macam tariff diikat pada tingkat 40%, dan 27 macam tariff diikat pada tingkat < 40%. Unttuk komoditas industry, Indonesia setuju untuk mengikat 6848 macam tarif pada timgkat 40% dan 688 macam tarif pada tingkat yang lebih rendah.

3.      Disektor industry akan dihapus hambatan-hambatan nontariff di 98 posisi, juga akan dihappus Bea masuk tambahan (surcharrge) ddi 172 posisi tarif dalam masa sepuluh tahun.

4.      Penurunan tarif hasil pertanian di sejumlah posisi.

5.      Komitmen dalam bidang perdagangan jasa mencakup jasa bisnis; telekomunikasi; kesehatan; transportasi; dan periwisata.

6.      Penghapusan syarat kandungan local dalam hal Investasi.

7.      Pertisipasi aktif dalam persetujuan hak-hak milik intelektual.

Kebijaksanaan perdagangan luan negeri Indonesia sekarang dan dimasa datang tentu saja harus diarahkan kepeda implementasi komitmen yang ada. Sebagai salah satu contoh kebijaksanaan yang harus disiakan misalnya adalah dalam kasus perdagangan tekstil dan pakaian jadi. Komoditas ini merupakan primadona ekspor Indonesia. Perdagangan tekstil dunia, terutama lembaran tekstil, hingga saat ini masih dikuasai oleh Negara-negara maju.

Dengan adanya persetujuan Putaran Uruguay, penetapan kuota impor berdasarkaan MFA harus dihilangkkan dalam waktu 10 tahun. Berarti ekspor tekstil yang dilakukan oleh Indonesia kelak dapat bertambah. Dengan kesepakatan GATT 1994, maka dimulailah suatu babakan baru dalam perdagangan internasional. Kesepakatan itu meliputi pengaturan perdagangann barang dan jasa melalui penurunan tariff dan penghapusaan hambatan nontarif, peningkatan akses pasar dan nondiskriminasi. Jadi, Inti GATT adalah deproteksionisme dan Liberialiisasi perdagangan internasional.

Ada tiga prinsip yang penting diterapkan dan harus oleh Negara-negara penanda-tangan GATT 1994. Pertama ialah prinsip perlakuan yang sama dan nondiskriminasi (uncodiition most favoured nations and non-discrimination principle ). Yang kedua ialah prinsip pembalasan ( retaliation principle ). Ketiga ialah prinsip perlakuan Nasional (national treatment principle).

GATT 1994 berisi kesepakatan didalam bidang atau hal-hal:

1.      Tarif.

2.      Nontarif.

3.      Produk-produk Tropis.

4.      Produk-produk Berbasis Sumber Daya Alam.

5.      Tekstil dan Pakaian Jadi.

6.      Produk-produk Pertanian.

7.      Tindakan Pengamanan (Saffeguards).

8.      Persetujuan dan Pengaturan MTN.

9.       Trade Related Intellectual Property Tights (TRIPS).

10.  Trade Related Invvestment Measures (TRIMS).

11.  Perdagangan Jasa.

Menghadapi berlakunyan GATT 1994 secara utuh mulai tahun 2020 kelak, Indonesia sesungguhnya telah “melatih diri” melalui forum-forum kerja sama ekonomi multilateral yang berlingkup lebih kecil. dalam hal ini  ASEAN Free Trade Area (AFTA)  dan Asia Pacific Economic Cooporation (APEC).

D.     TRANSAKSI BERJALAN INDONESIA

Konsep yang menakup sekaligus neraca perdagangan dan neraca jasa diinyatakan dengan istilah transaksi berjalan. Dengan pemilihan demikian, akan lebih mudah bagi kita untuk menelaah ekspor-impor barang secara terpisah dari ekspor-impor (penerimaan-pengeluaran) jasa. Karakteristiik kedua neraca ini memang berlainan.

a)      Neraca perdagangan

Ketika pelita I diawali, neraca perdagangnan Indonesia mengalami deficit sebesar AS$ 53 juta. Jika dinyatakan dalam rupiah dengan asumsi kurs US$ pada waktu itu Rp 375,00- nilai deficit tersebut sama dengan Rp 19,875 miliar. namun mulai tahun kedua Pelita I itu juga, neraca perdagangan mengalami surplus hingga sekarang. Pada tahun 1970 diluncurkan ssebuah paket kebijaksanaan penting yang dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 16/Tahun 1970. Isinya antara lain tentang penyyatuan dan penyederhanaan system kurs devisa.

Dalam pelitaII ditempuh kebijaksanaan mendorong ekspor. Pada tanggal 1 April 1976 diluncurkan paket kebijaksanaan yang berisikan penurunan pajak ekspor, penghapusan bea materai dagang dan dana rehabilitasi, penangguhan pungutan CESS; rasionalisasi biaya jasa pelabuhan; pewajaran tariff angkutan barang ekspor; penurunan suku bunga kredit dan provisi bank; serta penghapusan berbagai pungutan daerah.

Minyak dan gas bumi merupakan Primadona ekspor Indonesia sepanjang dasawarsa 1970-an. Bahkan sampai dengan awal dasawarsa 1990-an ini minyak dan gas bumi tidak terus saja merupakan komoditas ekspor penting bagi Indonesia. Penggalangan ekspor kimoditas nonmigas sebenarnya telah diicanangkan sejak pelitaII. Berbagai kebijaksanaan yang ditempuh untuk itu tampak membuahkan hasil. Sebagian besar impor justru impor non migas. Baru mulai tahun 1992/93 nneraca perdagangan tanpa menyertakan migas menghasillkan surplus. Ini pertanda peran komoditas ekspor nonmigas dalam menciptakan devisa semakin kokoh.

Tekaitnya dengan penggalakan ekspor nonmigas, dalam pelita III diluncurkan Paket Kebijaksanaan Januari 1982. Isinya meliputi penyusuaian dibidang lalulintas devisa; penyederhanaan prosedur;pengkreditan, dan penjaminan kredit ekspor; asuransi ekspor; serta perpajakan dan jasa angkutan laut. Disamping itu diterapkan pula kebijaksanaan imbal beli (counter-purchase policy). Dalam pelita IV dan pelita V, seiring dengan guncarnya deregulasi diberbagai sector, sector perdagangan luar negeri juga dideregulasi beberapa kali. Disamping sebagai upaya meningkatka daya saing, paket-paket deregulasi yang diluncurkan juga terkait dengan perkembangan dalam Putaran Uruguay kala itu.

b)     Neraca Jasa

Barbeda dengan neraca perdagangan, neraca jasa Indonesia senantiasa deficit sepanjang era PJP I. Pangeluaran untuk jasa selalu lebih besar daripada penerimanya, baik untuk sector misas maupun nonmigas. Pengeluran jasa didominasi oleh pembayaran bunga atas utang luar negeri serta biaya angkutan laut (freight).Dipihak lain, tingginyabiaya angkutan laut dalam neraca jasa merupakan konsekuensi dari persyaratan pengapalan (terms of shipment)ekspor dan impor Indonesia.

            Devaluasi pada bulan November 1978 bukan hanya berhasil mengurangi defisit, melaikan justru mensurpluskan transaksi berjalan dan bertahan hingga tahun anggaran berikutnya (1980-1981). pemasukan jasa diperoleh terutama dari sector pariwisata dan industry-industri pendukungnya, sertta dari tenaga kerja Indonesia yamg bekerja diluar negeri. untuk mengurangi biaya deficit biaya angkutan laut, pemerintah telah pula mengeluarkan kebijaksanaan yang mempermudah pendirian usaha  pelayaran, serta menambah jumlah dan daya angkut kapal.

c)      Transaksi berjalan

Kecuali untuk tahun anggaran 1979-1980 dan 1980-1981, transaksi berjalan Indonesia praktis deficit sepanjang era PJP I. Beraarti, meskipun neraca perdagangan selalu surplus neracca perdagangan masih lebih kecil daripada deficit neraca jasa. Transaksi berjalan barualah bagian dari neraca  pembayaran internasional. Ia baru menjelaskan Devisa yang deperoleh (masuk) dan dibayarkan (keluar) dari kegiatan ekspor-impor barang serta jasa, belum sepenuhnya mengeluarkan uang atau dana yang masuk kedalam dan pergi keluar negeri. Arus dana masuk dan keluar negeri dijelaskan oleh neraca modal, yang merupakan bagian lain dari suatu neraca pembayaran.

E.      NERACA MODAL DAN CADANGAN DEVISA

Bagian dan pos berikutnya yang penting didalam suatu neraca pembayaran internasional adalah neraca modal (lalu lintas modal) dan cadangan devisa. Berbeda dengan neraca perdagangan dan neraca jasa, neraca modal bukan merupakan catatan atau hasil kegiatan perdagangan  luar neegeri dalam arti sempit, tapi lebih mencerminkan hubungan ekonomi luar negeri dalam arti luas. Adapun cadangan devisa mencerminkan hasil neto pembayaran internasional, ketersediaannya mempengaruhi kemampuan impor.

a.      Lalu Lintas Modal

Neraca modal menggambarkan arus keluar masuknya devisa yang bukan merupakan pembayaran atas barang atau jasa tertentu. Arus devissa yang dicatat di neraca modal ialah devisa dalam arti modal, baik berupa dana investasi maupun pinjaman atau utang luar negeri. Investasi asing dan pinjaman luar negeri merupakan arus masuk. Sedangkan investasi kita keluar negeri dicatat sebagai arus keluar.

Dalam struktur neraca pembayaran internasional Indonesia, pencatatan lalu lintas modal dikelompokkan secara terpisah antara yang dilakukan oleh pemerintah daan yang dilakukan oleh swasta. Sepanjang era Pembagunan Jangka Panjang tahap pertama neraca modal sector pemerintah tidak pernah negative. Ini bererti arus modal yang masuk senantiasa lebih deras daripada arus modal yang keluar.

b.      Cadangan Devisa

Posisi cadangan devisa suatu negera biasanya dinyataakan aman apabila mencukupi kebutuhan impor untuk jangka waktu setidak-tidaknya tiga bulan. Jika cadangan devisa yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan untuk tiga bulan impor, maka hal itu dianggap rawan. Apabila posisi cadangan devisa itu terus menipis dan semakin tipis, maka dapat terjadi “serbuan” (rush) tehadap valuta asing didalam negeri. Menghadapi keadaan demikian, sering terjadi pemerintah Negara bersangkutan akhirnya dipaksa melakukan devaluasi. 

Posisi cadangan devisa Indonesia rata-rata cukup untuk membiayai impor nonmigas selama sekitar lima bulan. Angka kecukupan impor lima bulan ini mengindikasikan mantaonya posisi cadangan devisa Indonesia.

F.       KEBIJAKSANAAN-KEBIJAKSANAAN

Dalam era pembangunan jangka panjang tahap II ini kkebijaksanaan neraca pembayaran bersama-sama dengan kebijaksanaan fiscal dan kebijaksanaan moneter dilaksanakan secara serasi dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan hasilnya yang semakin meluas dengan pertumbuhaan ekonomiyang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang cukup sehat dan dinamis. Sasaran kebijaksanaan di arahkan pada tercapainya berbagai sasaran pembangunan bidang ekonomi.

Asumsi yang berkaitan dengan berbagai perkembangan perekonomian internasional meliputi laju pertumbuhan ekonomi dunia (terutana di Negara-negara maju); laju inflasi dunia; serta nilai faritas antar valuta Negara-negara industry utama.

a.      Kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri

Kebijaksanaan dalam bidang ekspor diarahkan pada peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri. Pencapaiannya ditempuh melalui upaya-upaya peningkatan efisiensi produksi; perbaikan mutu komoditas; jaminan kesinnambungan dan ketepatan waktu penyerahan; serta penganekaragaman produk dan pasar. Sedangkan kebijaksanaan dibidang impor ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, terutama barang modal, bahhan baku dan bahan penolong untuk industri dalam negeri, serta penghematan penggunaan devisa, khususnya yang diigunakan untuk meengimpor barang-barang mewah.

b.      Kebijaksanaan Investasi Asing dan Pinjaman Luar Negeri

Penanaman modal asing didorong bagi kegiatan ekspor dan kegiatan pembangunan yang belum dapat dilakukan oleh modal dan kemanpuan teknologi dalam negeri. Melalui peraturan Pemerintah No. 20 Oktober 1994 diluncurkan kebijaksanaan deregulatif yang memungkinkan pihak asing menanam modal 100% di Indonesia. Sebelumnya, melalui paket 23 Oktober 1993, berbagai wewenang pengaambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi telah dilimpahkan kepada daerah, tidak lagi harrus diputuskan oleh pemerintah pusat Jakarta.

c.        Kebijaksanaan Nilai Tukar dan Devisa

Guna menunjang peningkaatan ekspor nonmigas, nilai tukar rupiah senantiasa dipertahankan untuk realistis. Berkenaan dengan ini Indonesia menganut sestem nilai tukar mengambang terkendali (managet-floating exchange rate system). Pemerintah akan terus melanjutkan kebijaksanaan pengelola kurs valuta asing yan dapat mempertahankan daya saing kmoditas ekspor. Kebijaksanaan ddevisa Indonesia diarahkan untuk memelihara kondisi perekonomian yang sehat dan handal, serta sekaigus mampu mendorong ekspor ddan mengendalikan impor, mendukung kestabilan pasar dan kurs valuta asing.

            Kebijaksanaan yang dianut oleh Indonesia adalah rejim devisa bebas. Dengan perkataan lain, tidak ada batasan mengenai jumlah uang yang boleh dibawa masuk kedalam ataupun keluar Indonesia.Rejim devisa bebas yang dianut Indonesia, kendati disadari dan dapat  dirasakan mamfaatnya, dinilai ooleh beberapa kalangan diddalam negeri sendiri sebagai terlalu bebas dan sangat liberal. 

d.      Sasaran Repelita VI

Dalam repelita VI yang sedang berjalan sekarang, cadangan devisa dicanangkan tetap berada pada tingkat yang aman setiap tahun, yakni cukup untuk membiayai selama sekitar 5  bulan impor. Nilai impor migas diperkirakan meningkat rata-rata 7,9 persen per tahun. Kenaikan impor nonmigas diperkirakan lebih tinggi, rata-rata 15 persen.

Pengeluaran devisa neto untuk jasa diperkirakan naik rata-rata 8,7 persen per tahun masing-masing 3,2 persenn untuk jasa sector migas dan 10,5 persen untuk jasa nonmigas. Sementara itu pengeluaran jasa untuk pengangkutan diperkirakan naik hampir dua kali lipat. penerimaan jasa lain yang kenaikannya diharapkan menonjol adalah dari transfer tenaga kerja di mancanegara.

BAB III

Penutup

Neraca perdagangan terdiri atas ekspor dan impor barang. Neraca perdagangan akan surplus apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Untuk neraca pembayaran internasional Indonesia, penjabaran strukturnya mengalami sedikit modifikasi khusus. Pada masing-masing unsure ekspor dan impor, komoditas dipilih menjadi ekspor impor migas dan non migas.

Konstelasi perdagangan dunia saling kait mengait dengan aspek-aspek lain perekonomian pada umumnya seperti investasi; produksi; keuangan atau moneter; serta nilai tukar atau kurs antar mata uang.

Ada tiga prinsip yang penting diterapkan dan harus oleh Negara-negara penanda-tangan GATT 1994. Pertama ialah prinsip perlakuan yang sama dan nondiskriminasi (uncodiition most favoured nations and non-discrimination principle ). Yang kedua ialah prinsip pembalasan ( retaliation principle ). Ketiga ialah prinsip perlakuan Nasional (national treatment principle).

Minyak dan gas bumi merupakan Primadona ekspor Indonesia sepanjang dasawarsa 1970-an. Bahkan sampai dengan awal dasawarsa 1990-an ini minyak dan gas bumi tidak terus saja merupakan komoditas ekspor penting bagi Indonesia.

Konsep yang menakup sekaligus neraca perdagangan dan neraca jasa dinyatakan dengan istilah transaksi berjalan.

·         Neraca Perdagangan

·         Neraca Jasa

·         Transaksi Berjalan

Adapun cadangan devisa mencerminkan hasil neto pembayaran internasional, ketersediaannya mempengaruhi kemampuan impor.

·         Lalu Lintas Modal dan

·         cadangan devisa

Sasaran kebijaksanaan di arahkan pada tercapainya berbagai sasaran pembangunan bidang ekonomi.

·         Kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri

·         Kebijaksanaan Investasi Asing dan Pinjaman Luar Negeri

·         Kebijaksanaan Nilai Tukar dan Devisa

·         Sasaraan repelita

DAFTAR PUSTAKA

Diambil dari buku Perekonomian Indonesia, Jakarta 2004,

Makalah Pengantar Ekonomi Pembangunan

PENGEMBANGAN EKONOMI DIINDONESIA

DALAM RANGKA EKONOMI

GLOBAL

Disusun OLeh:

Kelompok II

Nama :1. Masrijal : 00901163

2. Mimi yanti : 0090

3. Munawar Hadi : 0090

4. Misrawati : 0090

5. Mukhtar : 0090

6. Muraki : 0090

Dosen Pembimbing :

SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA

(STIMI)

MEULABOH

TAHUN 2011/2012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena berkat  rahmat-Nya  penulis  dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA DALAM RANGKA EKONOMI GLOBAL”.Dalam menyusun makalah ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis inginmenyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Dosen Mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan Bapak Suwarno yangtelah memberikan bimbingan ilmu kepada kami selama 1 semester ini.

2.Teman-teman kelas Akuntansi C yang telah mendukung pembuatan makalah ini.

3. Rekan-rekan semua yang lainnya yang juga ikut membantu.

4. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Tingkat 2.Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapatkekurangan, maka saran dari berbagai pihak, penulis harapkan untuk memperbaikidan melengkapi makalah ini.Harapan penulis semoga hasil penelitian dan analisa ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususya dibidang ilmu akuntansi dan bisnis.Semoga segala kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu penulis dalampenyusunan makalah ini kiranya mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dariAllah SWT.

Cirebon, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................... ii

DAFTAR ISI...................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN............................................................... 1

BAB II PENJELASAN.................................................................... 2

A.   Strategi dalam Menghadapi Ekonomi Global........................... 2

B. Sumber Daya manusia (SDM)..................................................... 4

C. Globalisasi dan Indonesia 2030................................................... 11

1. Lompatan besar..................................................................... 12

2. Inovasi..................................................................................... 14

3. Pragmatisme........................................................................... 16

D. Dampak Globalisasi Ekonomi Dan Pengaruh Globalisasi

Negatif & Positif Bagi Indonesia................................................. 18

a.     Dampak Negatif

b.    Dampak Positif 

BAB III KESIMPULAN................................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA........................................................................... 22

BAB I

PENDAHULUAN

SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besarterhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalamalinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yangdilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upayapengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukanbertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian,masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan (Hamonangan Ritonga, 2004).

Pada umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomicukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap tinggi.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin diIndonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahanreformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahantahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentasependuduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dansejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlahkeluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-programpenanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalahkemiskinan di Indonesia.

BAB II

PENJELASANYA.

A.         Strategi dalam Menghadapi Ekonomi Global

Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data daninformasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutamaterhadap manfaatnya untuk perencanaan local (Hamonangan Ritonga, 2004). Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satudimensi saja (pendekatan ekonomi),  tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap  dan  menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.

Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukanuntuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta  pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat  nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas. Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup  indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan disuatu daerah atau  komunitas.

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikatoryang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan programyang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harussensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu,keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengankemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinandan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat darikemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kotadengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauankemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang.

Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplinilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnyamemadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah.Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapatmenjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapatmengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebihkecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalamsistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah.

Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perludiintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandinganantarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga. Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen daripemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan.  Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerahdiharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibatdari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat prosespembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.

Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupunnasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan kemasyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilankeputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu.  Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dari  pemimpin  daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilankeputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agardilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.

Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yangmenghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerahdan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanaipusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten. Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapatdipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhanekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, sertakompromi ekologi yang meningkat.

B.         Sumber Daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM)  merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM  Indonesia, yaitu :

Pertama, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar  5,06  juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta (Didin S. Damanhuri, 2003).

Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %.  Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagaisektor ekonomi. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi.

Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar  2,3 juta angkatan kerja  lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang.Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruantinggi ikut bertanggung jawab. Fenomena penganguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi,  karena ketidakmampuannya dalam menciptakan iklim pendidikanyang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa. Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai.  Itusebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%,  hanya berasal dari pemanfaatan sumber daya  alam intensif  (hutan, dan hasil tambang),  arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung.

Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu. Rendahnya alokasi APBN untuk sector pendidikan  tidak lebih dari 12%  pada pemerintahan di era reformasi. Ini menunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap perpanjangan sistem kapitalisme global dengan mengorbankan kepentingan lokal dan nasional.

C.         Globalisasi dan Indonesia 2030

Abad ke-21 adalah abad milik Asia. Pada tahun 2050 separuh lebih produk nasional bruto dunia bakal dikuasai Asia. China, menggusur Amerika Serikat, akan menjadi pemain terkuat dunia, diikuti India di posisi ketiga. Lalu, apa peran dan dimana posisi Indonesia waktu itu?. China dan India dengan segala ekspansinya, berdasarkan sejumlah parameter saat  ini dan prediksi ke depan, sudah jelas adalah pemenang dalam medan pertarungan terbuka dunia di era globalisasi, di mana tidak ada lagi sekat-sekat bukan saja bagi pergerakan informasi, modal, barang, jasa, manusia, tetapi juga ideology dan nasionalisme negara.

Globalisasi ekonomi dan globalisasi korporasi juga memunculkan barisan korporasi dan  individu pemain global baru. Lima tahun  lalu, 51 dari 100  kekuatan ekonomi terbesar sudah bukan lagi ada di tangan negara atau teritori, tetapi di tangan korporasi. Pendapatan WalMart, jaringan perusahaan ritel AS, pada tahun 2001 sudah melampaui produk domestik bruto (PDB)  Indonesia sebagai negara. Penerimaan perusahaan minyak Royal Dutch Shell melampaui PDB Venezuela, salah satu anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang berpengaruh.

Pendapatan perusahaan mobil nomor satu dunia dari AS,  General Motor, kira-kira sama dengan kombinasi PDB tiga negara: Selandia Baru, Irlandia, dan Hongaria. Perusahaan transnasional (TNCs) terbesar dunia, General Electric, menguasai asset 647,483 miliar dollar AS atau hampir tiga kali lipat  PDB  Indonesia. Begitu besar kekuatan uang dan pengaruh yang dimiliki korporasi-korporasi ini sehingga mampu mengendalikan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan dan menentukan arah pergerakan perdagangan dan perekonomian global. Pada awal dekade 1990-an terdapat 37.000 TNCs dengan sekitar 170.000 perusahaan afiliasi yang tersebar di seluruh dunia. Tahun 2004 jumlah TNCs meningkat menjadi sekitar 70.000 dengan total afiliasi 690.000. Sekitar 75 persen TNCs ini berbasis di Amerika Utara, Eropa Barat, serta Jepang, dan 99 dari 100 TNCs terbesar juga dari negara maju.

Namun, belakangan pemain kelas dunia dari negara berkembang, terutama Asia, mulai menyembul di sana-sini. Dalam daftar 100 TNCs  nonfinansial terbesar dunia (dari sisi aset) versi World Investment Report 2005, ada nama seperti Hutchison Whampoa Limited  (urutan 16) dari Hongkong, Singtel Ltd (66) dari Singapura, Petronas (72) dari Malaysia,  dan Samsung (99) dari Korea Selatan. Sementara dalam daftar 50 TNCs finansial terbesar dunia, ada tiga wakil dari China,  yakni Industrial & Commercial Bank of China  (urutan 23), Bank of China(34), dan China Construction Bank (39).

1.     Lompatan besar

Menurut data United Nations Conference on Trade and Development, padatahun 2004 China adalah eksportir terbesar ketiga di dunia untuk barang(merchandise goods) dan kesembilan terbesar untuk jasa komersial, dengan pangsa 9dan 2,8 persen dari total ekspor dunia.Volume ekspor China mencapai 325 miliar dollar AS tahun 2002 dan tahunlalu 764 miliar dollar AS. Manufaktur menyumbang 39 persen PDB China. Output manufaktur China tahun 2003 adalah ketiga terbesar setelah AS dan Jepang. Disektor jasa, China yang terbesar kesembilan setelah AS, Jepang, Jerman, Inggris,Perancis, Italia, Kanada, dan Spanyol.Sementara India peringkat ke-20 eksportir merchandise goods (1,1 persen) danperingkat ke-22 untuk jasa komersial (1,5 persen).  

Produk nasional bruto (GNP)China tahun 2050 diperkirakan 175 persen dari GNP AS, sementara GNP Indiasudah akan menyamai AS dan menjadikannya perekonomian terbesar ketiga dunia,mengalahkan Uni Eropa dan Jepang. Ketika China  membuka diri pada dunia dua dekade lalu, orang hanya membayangkan potensi China sebagai pasar raksasa dengan lebih dari semiliar konsumen sehingga sangat menarik bagi perusahaan ritel dan manufaktur dunia.Belakangan, China bukan hanya menarik dan berkembang sebagai pasar, tetapi jugasebagai basis produksi berbagai produk manufaktur untuk memasok pasar global. China awal abad ke-21 ini seperti Inggris abad ke-19 lalu. China tidak berhenti hanya sampai di sini. Jika pada awal 1990-an hanya dipandang sebagai lokasi menarik untuk basis produksi produk padat karyasederhana, dewasa ini China membuktikan juga kompetitif dalam berbagai industry berteknologi maju.  Masuknya China dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) semakin melapangkan jalan bagi negeri Tirai Bambu ini untuk menjadi kekuatan yang semakin sulit ditandingi di pasar global. Di sektor padat karya, seperti tekstil dan pakaian jadi, diakhirinya rezim kuota di negara-negara maju membuat ekspor China  membanjiri pasar dunia dan membuat banyak industri tekstil dan pakaian jadi di sejumlah negara berkembang pesaing harus  tutup. Pangsa ekspor  pakaian dari China diperkirakan akan melonjak dari sekitar 17 persen dari total ekspor dunia saat ini menjadi 45 persen pada paruh kedua dekade ini.

Hal serupa terjadi pada produk-produk berteknologi tinggi.  Bagaimana China menginvasi dan  membanjiri pasar global dengan produk-produknya, dengan menggusur negara-negara pesaing, bisa dilihat dari data WTO berikut. Pangsa China di pasar elektronik AS meningkat dari 9,5 persen (tahun 1992)menjadi 21,8 persen (1999). Sementara pada saat yang sama, pangsa Singapura turundari 21,8 persen menjadi 13,4 persen. Kontribusi China terhadap produksi personalcomputer dunia naik dari 4 persen (1996) menjadi 21 persen (2000), sementara kontribusi ASEAN secara keseluruhan pada kurun waktu yang sama menciut dari 17 persen menjadi 6 persen.

Pangsa China terhadap total produksi hard disk dunia juga naik dari 1 persen(1996) menjadi 6 persen (2000), sementara  pangsa  ASEAN turun dari 83 persenmenjadi 77 persen. Pangsa China untuk produksi keyboard naik dari 18 persen(1996) menjadi 38 persen (2000), sementara pangsa ASEAN tergerus dari 57 persenmenjadi 42 persen.Semua gambaran itu jelas memperlihatkan China terus naik kelas, membuat lompatan besar dari waktu  ke  waktu, dan pada saat yang sama terus memperluas diversifikasi produk dan  pasarnya.

2.           Inovasi

Gerakan sapu bersih China di berbagai macam industry mulai dari yang berintensitas teknologi sangat sederhana hingga  intensitas teknologi dan nilai tambah sangat  tinggi ini semakin mempertegas posisi China sebagai the world’s factory memasuki abad ke-21. Namun, dalam banyak kasus, paket  kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mendorong sektor swasta waktu itu cenderung reaktif dan tak koheren sertadiskriminatif karena sering kali tidak menyertakan kelompok atau sektor tertentu dar iprogram deregulasi. Jadi, tidak mendorong terjadinya persaingan yang sehat.Pengusaha tumbuh dan menggurita bukan karena ia efisien dan kompetitif,tetapi karena ia berhasil menguasai aset dan sumber daya ekonomi, akibat adanya  privelese atau KKN dengan penguasa.

Kini Indonesia terkesan semakin gamang menghadapi globalisasi, terutama ditengah tekanan sentimen nasionalisme di dalam negeri. Di pihak pemerintah sendiri, karena menganggap sudah sukses melaksanakan tahap pertama liberalisasi (first-order adjustment) ekonomi, pemerintah cenderung menganggap sepele tantangan yang menunggu di depan mata. Ini tercermin dari sikap taken for granted dan cenderung berpikir pendek.Padahal, tantangan akan semakin berat dan kompleks sejalan dengan semakindalamnya integrasi internasional. Belum jelas bagaimana perekonomian dan bangsa ini menghadapi kompetisi lebih besar yang tidak bisa lagi dibendung.

Jika China yang the world’s factory dan India yang kini menjadi surge outsourcing  IT dunia berebut  menjadi pusat   inovasi dunia, manufacture   hubungan, atau mimpi-mimpi lain, Indonesia sampai saat ini belum berani mencanangkan menjadi apa pun atau mengambil peran apa pun di masa depan.

Jika Indonesia sendiri tak mampu  memberdayakan dan menolong dirinya serta membiarkan diri tergilas arus globalisasi, selamanya  bangsa ini hanya akan menjadi tukang jahit dan buruh. Menurut seorang  paneliti, yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah visioning, repositioning strategy, dan leadership. Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi jelas,tahapan-tahapan yang juga jelas, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu, tahun 2030 bukan tidak mungkin Indonesia juga bisabangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan berdaya sebagai pemenang dalam globalisasi.

D.         Dampak Globalisasi Ekonomi Dan Pengaruh Globalisasi Negatif & Positif Bagi Indonesia

Pengertian  globalisasi diambil dari kata global yang artinya universal.  Menurut wikipedia  pengertian globalisasi tidak atau belum mempunya definisi tetap dan mapan, globalisasi hanya merujuk pada definisi kerja (working definition), artinya  pengertian globalisasi bisa jadi sangat  luas cakupanya tergantung bagaimana pengguna menempatkan.  Ada sebagain yang berpendapat bahwa globalisasimerupakan proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akanmembawa seluruh bangsa dan negara berada dalam ikatan yang semakin kuat untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan baru atau kita bisa mengatikan kesatuan ko-eksistensi yang nantinya akan mengahpus batas-batas geografis, ekonomi dan budayamasyarakat.

Penertian ini didukung oleh pihak yang mendukung terjadinya sebuah evolusi sosial ekonomi dan budaya. Namun bagi pihak yang tidak sependapat menyebutkan bahwa globalisasi sebagai sebuah proyek rekayasa negara-negara adikuasa (kapitalis) untuk tetapmenjaga eksistensi dan pengaruhnya terhadap dunia terutama dunia ketiga. Stigmanegatif disematkan kepada globalisasi oleh para pendukung ide ini, globalisasi dipandang hanya evolusi dari kapitalisme dimana Negara-negara kaya akan mengontrol perokonomian dunia sedangkan negara negara kecil atau yang sering disebuk negara ketiga hanya dieksploitasi dan semakin terbenam karena tidak mempunyai daya saing.

a.           Dampak  Negatif

Salah satu tokoh yang berpendapat bahwa Globalisasi berdampak negatif adalah Dosen dari Universitas Ohio Elizabeth Fuller Collins. Collins menyebutkan bahwa dampak negatif globalisasi adalah bahwa kapitalisme pasar bebas yang bersanding manis dengan istilah ekonomi neoliberal  memperlakukan tenaga kerja, uang, tanah dan sumber alam sebagai faktor produksi semata atau komoditas yang diperjual belikan. Akibatnya, Suplay dan demand  dari tenaga kerja, uang, tanah dan sumber alam akan ditentukan dan menentukan harga di pasaran. Dampak langsung yang diakibatkan kondisi ini adalah krisis finansial, instabilitas politik, dan ancaman kelestarian lingkungan.

Penjelasan sederhana dari pernyataan diatas, jika tenaga kerja hanya dianggap sebagai faktor produksi maka karyawan tidak lebih dari mesin atau robot. Upah tenaga kerja akan ditekan serendah mungkin agar memberikan hasil maksimal dalam mengeruk keuntungan, faktor humanisme akan dikesampingkan dan tentu sasaran paling empuk untuk mensuplay tenaga kerja murah adalah negara berkembang atau negara miskin yang "terjebak" dengan iming-iming investasi dan perkembangan ekonomi semu. Pemilik modal akan meminta berbagai macam fasilitas seperti pengurangan pajak, pasokan tenaga kerja murah dan tentu juga ketersediaan sumberdaya alam dan demi investasi negara berkembang akan mengamini semua permintaan kapitalis akibatnya persis seperti yang terjadi di papua dengan freeport.

Setiap hari freeport menghasilkan 225 ribu ton bijih emas, bahkan reuters pernahmelansir 4 bos besar freeport menerima tidak kurang Rp. 126,3 M / bulan atau 1,5 T / tahun, bandingkan dengan APBD yang cuma ditargetkan 5,28 T. Apa yang diperoleh papua dari kapitalisasi freeport? kemiskinan, Kerusakan hutan dan AIDS, maka wajar jika kemudian globalisasi sebagai bentuk paling mutakhir dari kapitalisme dianggap mengakibatkan dampak negatif yang luar biasa.

b.          Dampak  Positif

Sebagaiman diyakini oleh pemerintah orde baru yang kemudian diadopsi sampai saat ini bahwa globalisasi adalah sebuah keharusan dan tidak bisa terelakan karena memang menjadi bagian dari proses perubahan sosial maka globalisasi akan berdampak  positif bagi pemilik modal atau yang memiliki kompetensi untuk bersaing. Globalisasi akan memberikan ruang dan pasar serta peluang usaha semakin luas dengan konsep bordeless maka kesempatan mengembangkan usaha akan semakin terbuka lebar, dengan catatan ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kompetensi.

Bagaimana dengan rakyat Indonesia yang sebagian besar tidak memiliki kompetensi? pada saat globalisasi berlaku penuh dengan hukum pasar yang banyak berperan sedangkan peran pemerintah semakin berkurang maka jangan harap berbagai macam subsidi dan bantuan - bantuan akan bisa dinikamati, tidak akan ada lagi kata mutiara cinta untuk rakyat, contoh kongkrit adalah pengahapusan subsidi BBM yang dilakukan agar asing bisa ikut bermain dalam bisnis BBM adalah bentuk nyata dari proses globalisasi, jangan heran jika suatu saat air juga diprivatisasi.

BAB III

KESIMPULAN

Kata globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi konsep ilmupengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga telah menjadi jargon politik, ideology pemerintahan (rezim), dan hiasan bibir masyarakat awam di seluruh dunia.Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomidan keuangan (Saepudin, 2010). Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat pencerahan eropa di abadpertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikategorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII  juga merupakan pendorong tren globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang  terjadi dua-tiga dekade belakangan ini adalah kecepatan dan jangkauannya. Selanjutnya, interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbedaakan  menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat danintensitas yang berbeda pula. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta  memperdalam integrasi dengan pasar internasional (Saepudin, 2010). Menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdayasaing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM  Indonesia, yaitu:P ertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka  ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta. Globalisasi ekonomi dan globalisasi korporasi memunculkan barisan korporasidan individu pemain global baru.  Kekuatan ekonomi terbesar sudah bukan lagi ada ditangan negara atau teritori, tetapi di tangan korporasi.globalisasi adalah sebuah keharusan dan tidak bisa terelakan karena memang menjadi bagian dari proses perubahan sosial maka globalisasi akan berdampak 

DAFTAR PUSTAKA

Damanhuri, Didin S. 2003.

SDM Indonesia dalam Persaingan Global

.http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html.http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/ekonomi/eko61.htmGusbud. 2010.

 Dampak Globalisasi Ekonomi Dan Pengaruh Globalisasi Negatif &Positif 

. http://www.gusbud.web.id/2010/01/dampak-globalisasi-ekonomi-dan-pengaruh.html/.Ritonga, Hamonangan. 2004.

 Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?

. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm.http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/ekonomi/Eko41.htm.Saepudin. 2010.

Pengaruh Globalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi Internasionaldalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia

.http://saepudinonline.wordpress.com/2010/03/22/pengaruh-globalisasi-ekonomi-dan-hukum-ekonomi-internasional-dalam-pembangunan-hukum-ekonomi-indonesia/.Samhadi, Sri Hartati. 2006.

Globalisasi dan Indonesia 2030

.http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/20/sorotan/2658725.htm.http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/ekonomi/eko26.htm.

 (Sri Hartati Samhadi, 2006)